TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembentukan calon Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah perbatasan. Langkah ini dianggap strategis karena mempercepat kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pertahanan nasional sebagai bagian dari Ring of Defence Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka Seminar Nasional Aliansi Masyarakat Perbatasan Kalimantan Utara (AMP Kaltara) di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selasa (25/11/2025). Dalam sambutannya, ia mengapresiasi AMP Kaltara karena menghadirkan forum strategis yang relevan dengan kondisi pembangunan perbatasan.

Ingkong Ala menegaskan bahwa kehadiran IKN membuat peran Kaltara semakin besar. Ia menyebut Kaltara kini berfungsi sebagai “Beranda Depan NKRI”, bukan sekadar wilayah terluar.

DOB Jadi Instrumen Percepatan Pembangunan

Wagub menjelaskan bahwa DOB menjadi alat penting untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia juga menilai DOB mampu membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menekankan bahwa pemerintah harus merancang DOB secara matang dan terukur agar kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, DOB dapat mempercepat pembangunan bila tim pengusul menyiapkan dasar yang kuat.

Selain itu, ia memaparkan sejumlah peluang DOB, seperti pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal. Ia juga mengingatkan bahwa tantangan seperti kesiapan fiskal, kualitas SDM, dan keamanan wilayah tetap memerlukan perhatian khusus.

Seminar Nasional Bahas Peluang dan Tantangan DOB

Seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan DOB dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan sebagai Wilayah Ring Of Defence IKN Menuju Indonesia Emas 2045” menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat. Para peserta berasal dari pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan tim pengusul DOB.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menilai kegiatan ini sangat penting. Ia menyatakan bahwa masyarakat Kaltara kini bisa memperoleh penjelasan langsung dari pemerintah pusat tanpa pergi ke Jakarta. Ia berharap kegiatan serupa terus berlangsung untuk memperluas pemahaman publik.

Nasir juga menyoroti moratorium pemekaran wilayah. Ia menilai moratorium menjadi hambatan utama pembentukan DOB. Ia meyakini proses pemekaran akan berjalan lebih cepat setelah pemerintah pusat mencabut moratorium.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi geografis Kaltara sebagai wilayah perbatasan. Menurutnya, masyarakat memerlukan pelayanan dan pembangunan yang lebih merata.

Pemprov Dorong Tim Pengusul untuk Lebih Solid

Ingkong Ala kembali menegaskan bahwa percepatan DOB bergantung pada keseriusan tim pengusul. Pemprov Kaltara sudah memberikan dukungan awal melalui berkas rekomendasi gubernur dan penyelesaian tahapan administrasi.

Ia menyatakan bahwa pemekaran wilayah penting untuk memastikan pemerataan pembangunan di Kaltara yang sangat luas. Ia juga menilai struktur pemerintahan baru dapat memperluas kerja sama ekonomi dengan Malaysia dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemerintah pusat akan lebih mudah melihat urgensi pembentukan DOB bila tim pengusul bekerja kuat dan konsisten.

Lima Usulan DOB di Kaltara

Saat ini terdapat lima wilayah yang masuk daftar usulan DOB, yaitu:

  • Kota Tanjung Selor (Kabupaten Bulungan)
  • Krayan (Kabupaten Nunukan)
  • Kabudaya (Kabupaten Nunukan)
  • Sebatik (Kabupaten Nunukan)
  • Apau Kayan (Kabupaten Malinau)

Kelima wilayah tersebut memiliki karakter strategis yang mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.(Cka)

📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo

🌐 Website: www.netizenborneonews.com

📱 Instagram: @netizen_neo

🧵 Threads: @netizen_neo

🎥 TikTok: @netizen__neo

📘 Facebook: Netizen Borneo

📩 Email: netizen.neo@hotmail.com

💬 WhatsApp: 0896-4642-1855