PONTIANAK – Pengamat Transportasi Intermoda Kalimantan Barat, Syarif Usmulyani, mendesak pemerintah daerah membatasi lalu lintas kendaraan berat di Kota Pontianak dan memindahkan aktivitas bongkar muat ke Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah. Desakan ini ia sampaikan saat meninjau Pelabuhan Kijing pada Rabu (12/11/2025).
Usmulyani menilai pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan investasi negara dan mengurangi risiko kecelakaan akibat padatnya truk tronton yang lalu-lalang di jalan utama Pontianak.
Investasi Rp2,9 Triliun Belum Optimal
Ia menyoroti rendahnya pemanfaatan Pelabuhan Kijing meski negara sudah menggelontorkan investasi mencapai Rp2,9 triliun. Pelabuhan yang Presiden Joko Widodo resmikan pada Agustus 2022 itu sebenarnya memiliki fasilitas lengkap dan mampu menampung 14 kapal secara bersamaan.
Namun, aktivitas ekspor CPO melalui pelabuhan ini masih sangat minim.
Menurut data Pelindo Cabang Pontianak, hanya PT IUP yang memanfaatkan Kijing untuk ekspor, padahal sekitar 400 perusahaan perkebunan beroperasi di Kalimantan Barat.
“Kijing punya prospek besar untuk Kalbar dan seluruh Kalimantan. Lokasinya strategis menghadap Laut Cina Selatan, sehingga perusahaan bisa mengirim kargo ke India dan Tiongkok dengan lebih cepat,” jelasnya.
Tronton Masih Padati Kota
Usmulyani menilai kebiasaan perusahaan memusatkan pengiriman di Pelabuhan Dwikora Pontianak dan pelabuhan swasta membuat ratusan kendaraan tronton tetap melewati area perkotaan. Kondisi ini memicu kepadatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Dorongan Pembangunan Akses Jalan Kijing
Ia meminta pemerintah mempercepat pembangunan jalan khusus untuk kendaraan peti kemas yang melintas dari dan menuju Pelabuhan Kijing.
“Tronton berukuran panjang dan berisiko besar jika bercampur dengan kendaraan umum. Pemerintah harus segera membangun jalur khusus agar pergerakannya lebih aman,” tegasnya.
Tujuh Perusahaan Siap Pindah, Dua Masih Menolak
Berdasarkan informasi yang ia terima, tujuh dari sembilan perusahaan peti kemas di Pelabuhan Dwikora sudah siap pindah ke Kijing. Namun, dua perusahaan masih enggan berpindah.
“Mereka berdalih soal investasi, tetapi kami sudah mengecek dan tidak menemukan investasi yang mereka klaim,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah menghadirkan solusi yang adil agar seluruh perusahaan bersedia memindahkan operasionalnya.
“Regulasi pemerintah harus tegas. Tidak boleh ada abuse of power. Semua pihak harus berlaku adil dalam urusan ekonomi,” tambahnya.
Pelabuhan Sudah Memenuhi Standar Internasional
Usmulyani memastikan Pelabuhan Kijing siap beroperasi secara maksimal jika pemerintah mempercepat pembangunan akses jalan.
“Pelabuhan ini sudah memenuhi standar internasional. Fasilitasnya sangat siap. Pemerintah hanya perlu memperbaiki aksesibilitasnya,” pungkasnya.(Sur)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 www.netizenborneonews.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo | Threads
🎥 TikTok: @netizen__neo
📘 Facebook: Netizen Borneo
📩 Email: netizen.neo@hotmail.com
💬 WhatsApp: 0896-4642-1855