Diperiksa KPK, Sekda Kalteng: Perizinan Sawit Sepenuhnya Wewenang Pemkab Kapuas

PALANGKA RAYA — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung di Mapolda Kalteng pada Selasa malam (25/11).

Leonard menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan sebagai warga negara.

“Hadir di Polda dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai warga negara, karena kita ada surat pemanggilan sebagai saksi oleh KPK,” ujar Leonard.

Diperiksa Terkait Perizinan Perusahaan Sawit

Menurut Leonard, pemanggilan tersebut berkaitan dengan aktivitas sebuah perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Kapuas. Dalam pemeriksaan, penyidik KPK banyak menanyakan posisi Bappeda pada masa proses perizinan perusahaan itu.

“Kami banyak ditanya mengenai keberadaan Bappeda, karena itu izinnya keluar tahun 2013. Saya bukan di Bappeda waktu itu, saya baru masuk Bappeda tahun 2023,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses perizinan berada sepenuhnya di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

“Semua perizinan itu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, jadi keterlibatan pemerintah provinsi itu malah tidak ada,” tegasnya.

Pemeriksaan Berjalan Singkat

Leonard menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung relatif singkat dan tidak sampai satu jam.

“Kita kan tidak pernah tanda tangan, tidak pernah ada keterkaitan nama dan lainnya,” tambahnya.

Siap Dipanggil Kembali Jika Dibutuhkan

Mengenai kemungkinan adanya pemanggilan lanjutan, Leonard menyatakan belum mengetahuinya. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk selalu kooperatif.

“Sebagai warga negara yang baik, kita selalu siap apabila diperlukan informasi atau ada hal yang perlu dipertegas,” tuturnya.(Ann)