KUTAI KARTANEGARA – Meski Dana Bagi Hasil (DBH) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun depan dipangkas hingga 76 persen, DPRD Kukar memastikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap aman.
Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan hal itu usai rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Banmus DPRD, Senin (20/10/2025).
“Kukar penyumbang DBH terbesar. Tapi kita justru dipangkas dari sekitar Rp5 triliun lebih menjadi Rp1 triliun. TPP tidak akan dikurangi seribu pun,” ujarnya.
Andi menyebut, sejumlah daerah lain memangkas TPP akibat tekanan fiskal. Namun Kukar masih mampu menjaga stabilitas anggaran jika pengelolaan dilakukan hati-hati dan efisien.
“Kami jadi garda terdepan mempertahankan hak ASN. Jangan khawatir, tetap bekerja maksimal. Urusan lainnya biar kami yang pikirkan,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin. Meski APBD Kukar turun drastis dari Rp12 triliun menjadi Rp4–5 triliun, kesejahteraan aparatur tetap diprioritaskan.
Andi menekankan stabilitas kinerja ASN penting untuk menjaga pelayanan publik. DPRD dan Pemkab akan terus mengawal pembahasan anggaran agar gaji dan tunjangan tetap terjaga.
“Kita jaga bersama. ASN adalah garda depan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Andi mengingatkan ASN untuk tidak terpengaruh isu pemotongan TPP yang sempat beredar di media sosial dan tetap fokus bekerja maksimal.(Nur)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 www.netizenborneonews.com
📱 Instagram & Threads: @netizen_neo | Threads
🎥 TikTok: @netizen__neo
📘 Facebook: Netizen Borneo
📩 Email: netizen.neo@hotmail.com
💬 WhatsApp: 0896-4642-1855