BONTANG — Rencana penataan ulang anggaran kartu pintar untuk dialihkan ke revitalisasi sekolah kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Ketua DPRD, Andi Faizal, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) berhati-hati dalam merumuskan prioritas program APBD 2026 yang mengalami penurunan signifikan.

Prioritaskan Siswa dari Kelompok Rentan

Dalam laporan akhir pembahasan Badan Anggaran, Andi menekankan bahwa setiap perubahan kebijakan pendanaan pendidikan harus memperhatikan dampaknya bagi siswa, terutama mereka yang kurang mampu.

“Kartu pintar memiliki peran langsung bagi peserta didik dari kalangan kurang mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyesuaian anggaran tidak boleh hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik atau perbaikan sarana prasarana sekolah.

“Akses langsung bagi siswa tetap harus menjadi prioritas. Pemenuhan hak peserta didik merupakan kewajiban yang tidak boleh terabaikan,” tambahnya.

Keadilan dan Pemerataan Harus Dijaga

Andi menekankan bahwa pengalihan anggaran harus diterapkan merata, mencakup sekolah negeri maupun swasta. Prinsip keadilan dan pemerataan harus menjadi landasan setiap program pendidikan yang dibiayai pemerintah daerah.

“Harus dilakukan kajian menyeluruh sebelum menetapkan perubahan skema anggaran agar tidak menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Penurunan struktur APBD bukan alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap peserta didik,” tegasnya.

DPRD Tetap Dorong Kualitas Infrastruktur Sekolah

DPRD berharap kebijakan yang diambil Pemkot tetap berpihak pada keberlangsungan pelayanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah.

“Kartu pintar memiliki peran langsung bagi peserta didik dari kalangan kurang mampu,” tegas Andi kembali.(Yat)

📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo

🌐 Website: www.netizenborneonews.com

📱 Instagram: @netizen_neo

🧵 Threads: @netizen_neo

🎥 TikTok: @netizen__neo

📘 Facebook: Netizen Borneo

📩 Email: netizen.neo@hotmail.com

💬 WhatsApp: 0896-4642-1855