TARAKAN — Guncangan gempa yang terjadi pada 5 hingga 8 November 2025 berdampak pada sejumlah fasilitas pemerintah Kota Tarakan, termasuk gedung DPRD. Beberapa bagian bangunan mengalami retakan, terutama pada area penghubung antarblok, lantai, koridor, dan dinding. Meski demikian, aktivitas perkantoran tetap berjalan normal.
Ketua DPRD Tarakan, Muhammad Yunus, menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi belum tergolong parah, namun tetap membutuhkan penanganan agar keamanan dan kenyamanan petugas pemerintahan tetap terjaga. Perbaikan gedung dijadwalkan diusulkan melalui anggaran tahun 2026.
“Kami sudah mengusulkan perbaikan di anggaran 2026 minimal bisa dikerjakan. Ini cukup membahayakan, dan semoga awal 2026 bisa diperbaiki,” ujar Yunus. Ia menambahkan, aktivitas DPRD tetap berjalan normal karena gedung memiliki banyak akses alternatif. Besaran biaya perbaikan akan diketahui setelah dilakukan asesmen oleh konsultan konstruksi.
Kepala Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamsyah menjelaskan, pihaknya sudah melaporkan kondisi gedung dan mengusulkan perbaikan skala kecil. “Sementara waktu, kami pasang peringatan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Perbaikan bersifat perawatan gedung saja, karena beberapa tahun ke depan kantor DPRD akan berpindah ke lokasi baru di Juata,” ungkapnya.
Selain kerusakan akibat gempa, perbaikan juga mencakup pagar DPRD yang rusak akibat aksi unjuk rasa beberapa minggu lalu. Menurut Hamsyah, perbaikan ini bersifat sementara dan hanya menangani kerusakan yang ada, tanpa renovasi total.
Dengan rencana perbaikan ini, DPRD Tarakan berharap dapat memastikan keselamatan petugas dan pengunjung gedung tetap terjaga, sembari menunggu realisasi renovasi gedung baru.(Yun)
Tentang Netizen Borneo
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneonews.com
📱 Instagram: @netizen_neo
🧵 Threads: @netizen_neo
🎥 TikTok: @netizen__neo
📘 Facebook: Netizen Borneo
📩 Email: netizen.neo@hotmail.com
💬 WhatsApp: 0896-4642-1855