Sepatu Kekecilan Diduga Picu Kematian Siswa SMK di Samarinda

SAMARINDA – Kasus kematian seorang siswa SMK di Samarinda menyita perhatian publik. Dugaan awal menyebut korban mengalami luka di kaki akibat sepatu kekecilan yang kemudian berkembang menjadi infeksi serius.

Peristiwa ini tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang akses bantuan pendidikan dan perhatian terhadap kondisi siswa dari keluarga kurang mampu.

Disdikbud Soroti Minimnya Komunikasi

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur, Armin, menilai persoalan tersebut seharusnya bisa dicegah lebih awal jika komunikasi berjalan baik.

Ia menegaskan sekolah dan orang tua perlu saling terbuka terkait kebutuhan siswa, termasuk perlengkapan dasar seperti sepatu.

“Kalau memang sepatunya kekecilan, mestinya disampaikan. Sampaikan ke sekolah, ke orang tua. Kan ada bantuan seperti PIP, BOSDA, dan BOSNAS,” tutur Armin, Sabtu (2/4/2026).

Kondisi Keluarga Jadi Sorotan

Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina Zainun, mengungkap kondisi keluarga korban yang hidup dalam keterbatasan. Ia menyebut keluarga tersebut belum tersentuh bantuan sosial.

“Dari hasil penelusuran kami, kondisi rumah memang tidak memungkinkan untuk proses pemulasaraan. Ini menunjukkan masih ada warga yang luput dari perhatian sistem,” kata Rina, Sabtu (2/5/2026).

Selain itu, Rina menemukan banyak anak usia sekolah yang menghadapi persoalan serupa, mulai dari putus sekolah hingga masalah kesehatan.

“Kami menemukan puluhan anak tidak sekolah, bahkan ada yang mengalami masalah gizi dan kesehatan. Ini akibat kombinasi faktor ekonomi, akses, dan pendataan yang lemah,” ungkapnya.

Pentingnya Pendataan Warga

Rina menekankan peran RT dalam mendata warga secara akurat. Menurutnya, data yang tepat akan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

“Selama mereka memiliki KTP Kalimantan Timur, mereka wajib didata dan dilayani. Jangan sampai ada warga yang tertinggal hanya karena administrasi,” ucapnya.

Klarifikasi Ketua RT

Di sisi lain, Ketua RT 13 Sungai Pinang Luar, Ardiansyah, membantah tudingan pembiaran terhadap keluarga korban. Ia menyebut terjadi kesalahpahaman saat kejadian berlangsung.

“Saya tidak pernah menolak membantu. Waktu itu kejadiannya dini hari, jadi saya sarankan ditangani pagi agar lebih maksimal,” kata Ardiansyah.

Ia juga menegaskan bahwa biaya pemakaman bukan kewajiban, melainkan bentuk gotong royong warga.

“Kalau tidak mampu, tidak masalah. Itu bukan kewajiban,” tegasnya.

Ardiansyah memastikan pihak RT tetap membantu keluarga korban, meskipun secara administrasi bukan warga setempat.

“Memang keluarga tersebut bukan warga dengan KTP setempat, namun tetap kami layani sebagaimana mestinya,” ucapnya.(Riz)