DKP Berau Soroti Maraknya Illegal Fishing, Minta Pemprov Kaltim Perkuat Patroli Laut

Berau — Aktivitas illegal fishing dan destructive fishing ternyata masih terjadi di wilayah perairan Berau. Kondisi ini membuat Dinas Perikanan Berau kembali meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat pengawasan di laut, terutama karena maraknya pelanggaran yang sulit dikendalikan.

Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda Zuliarsih, menegaskan bahwa penangkapan ikan destruktif di laut masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, masalah ini muncul bukan hanya karena dokumen tidak lengkap, melainkan juga akibat penggunaan alat tangkap yang jelas-jelas tidak sesuai ketentuan.

“Kalau di sungai itu menggunakan racun atau setrum. Itu jelas melanggar. Dan di laut pun ada alat tangkap yang tidak sesuai aturan. Itu yang kami maksud,” ujarnya.

Pengawasan Sungai Masih Terkendali

Yunda menjelaskan bahwa pengawasan di sungai dan perairan umum masih berada dalam kendali Pemkab Berau. Bahkan, patroli rutin tetap dilakukan.

“Dalam satu atau dua bulan sekali kami masih turun ke lapangan. Kalau ada pelanggaran, kami lakukan pembinaan. Bila sudah pernah diperingatkan tapi mengulang, kami ambil tindakan tegas, termasuk penyitaan alat tangkap,” jelasnya.

Karena intensitas pembinaan cukup tinggi, jumlah pelanggaran di sungai kini menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Kewenangan Laut Ada di Pemerintah Provinsi

Berbeda dengan sungai, pengawasan laut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Karena itu, Pemkab Berau tidak bisa melakukan penindakan langsung.

“Dari garis pantai sampai 12 mil itu kewenangan provinsi. Kami tidak punya kewenangan. Jadi kami hanya bisa melaporkan. Untuk tindakan tegas itu tugas aparat dan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Yunda mencatat bahwa pengawasan laut yang dilakukan provinsi masih jauh dari memadai. Saat ini, patroli hanya berlangsung tiga hari dalam sebulan, sementara luas perairan laut Berau mencapai 1,22 juta hektare.

“Kalau hanya tiga hari dalam sebulan, berarti ada 27 hari tanpa pengawasan. Bagaimana mungkin kawasan seluas itu bisa terjaga? Ini yang membuat kami khawatir,” ucapnya.

Pelaku Sudah Hafal Pola Patroli

Minimnya pengawasan rutin membuat aktivitas destructive fishing semakin sulit dicegah. Menurut Yunda, para pelaku bahkan sudah mengetahui pola patroli petugas.

“Mereka sudah bisa membaca kapan jadwal pengawasan. Jadi ketika tidak ada patroli, mereka beraksi. Saya sering dapat laporan pengeboman ikan ketika petugas tidak patroli,” katanya.

Butuh Kolaborasi Lebih Kuat

Karena itu, Dinas Perikanan Berau berharap Pemprov Kaltim dapat meningkatkan alokasi anggaran dan intensitas pengawasan laut. Selain wilayahnya luas, Berau juga memiliki zona konservasi yang perlu penjagaan ketat.

“Kami berharap provinsi bisa menganggarkan pengawasan lebih besar untuk Berau. Selain karena wilayah lautnya luas, Berau punya kawasan konservasi yang harus dijaga,” jelasnya.

Selama ini, Pemkab Berau sesekali ikut patroli ketika diajak NGO atau OPD provinsi. Namun, tanpa kewenangan dan dukungan anggaran, langkah tersebut dinilai belum cukup.

“Kami bisa melaporkan, tapi tidak bisa menindak langsung. Itu semua punya batasan kewenangan,” tegas Yunda.(Dec)