SAMARINDA – Sekitar 500 orang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (ARAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (3/9/2026). Massa memilih kawasan Simpang Gajah Mada sebagai lokasi aksi. Mereka menilai lokasi tersebut strategis di pusat Kota Samarinda. Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 Wita.
Humas Aliansi sekaligus perwakilan mahasiswa, Salman Alfarisy, menyampaikan latar belakang aksi. Ia mengatakan berbagai persoalan masih terjadi di Kaltim. Provinsi ini memiliki sumber daya alam yang besar, namun pembangunan belum merata.
Menurut Salman, Kaltim menjadi salah satu daerah penyumbang devisa bagi Indonesia. Namun, kondisi tersebut belum sebanding dengan pemerataan pembangunan. Masyarakat belum merasakan dampak optimal dari kekayaan daerahnya.
“Kalimantan selalu merasakan ketimpangan sosial yang terjadi. Kita adalah penyumbang devisa terbesar di Indonesia, hampir 50 persen jumlahnya,” kata Salman saat ditemui di lokasi aksi. “Tapi nyatanya pembangunan belum merata, listrik masih mati, antre BBM masih ada, pendidikan belum merata dan banyak kampung-kampung yang bahkan belum mendapatkan akses air bersih dan minum,” lanjutnya.
Tuntutan Nasional dan Daerah
Salman menjelaskan tuntutan ARAK mencakup isu nasional dan daerah. Kedua tuntutan tersebut saling berkorelasi. Kebijakan pusat berdampak pada kehidupan masyarakat di daerah.
“Kami mencoba membawa tuntutan, antara tuntutan nasional dengan tuntutan daerah yang saling selaras, yang saling berkorelasi,” kata Salman.
Tuntutan nasional yang disuarakan massa:
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Kejahatan Luar Biasa
- Mengembalikan TNI ke barak dan menegakkan supremasi sipil
- Mewujudkan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pengambilan kebijakan
- Membebaskan tahanan politik tanpa syarat
- Menerapkan Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat
- Menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta KDMP/KKMP
Tuntutan daerah yang disuarakan:
- Menghentikan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH)
- Menghentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim
- Mengatasi kelangkaan BBM
- Menghentikan kriminalisasi dan penggusuran paksa di wilayah Kaltim
- Mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah 3T
- Mendorong reklamasi tambang dan pemberantasan tambang ilegal
- Mengesahkan revisi peraturan daerah tentang reklamasi pascatambang
- Meminta DPRD Kaltim menjadwalkan dan melaksanakan rapat paripurna hak angket
Simpang Gajah Mada Pilihan Baru
Salman mengatakan pemilihan Simpang Gajah Mada bukan tanpa alasan. Massa ingin menghadirkan gerakan dengan arah baru. Mereka ingin suara mereka lebih terdengar.
“Kami mencoba membawa pergerakan-pergerakan yang arah baru. Kalau kita ke DPRD Karang Paci kembali misalnya, capek, tidak terdengar,” kata Salman.
“Kami coba membawa suasana harapan yang baru bagi masyarakat Kalimantan Timur. Itu yang membuat Simpang Gajah Mada ini menjadi pilihan kami,” lanjutnya.
Melalui aksi ini, massa menunjukkan keresahan mereka kepada pemerintah pusat dan daerah. Mereka juga membuktikan bahwa Kaltim memiliki gerakan untuk menyuarakan persoalan daerah.
“Kami ingin coba tunjukkan kepada Indonesia, kepada pemerintah, bukan hanya pemerintah daerah, tapi kemudian pemerintah pusat, bahwasanya Kaltim itu ada, Kaltim itu nyata dan Kaltim itu ada gerakan,” kata dia.(Riz)
📍 NETIZEN BORNEO — Suara Warga Kalimantan, Mata Hati Borneo
🌐 Website: www.netizenborneonews.com
📱 Instagram & Threads: netizen_neo
🎥 TikTok: netizen__neo
📩 Email Redaksi: netizen.neo0@gmail.com
💬 WhatsApp Redaksi: 0821-3555-5475